KBR, Jakarta - Perkumpulan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI) Jakarta dan Alumni Keluarga Besar Trisakti menolak pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres. Mereka beralasan, Prabowo memiliki persoalan HAM, moral dan hukum yang belum tuntas.
Ketua PBHI Jakarta, Poltak Agustinus Sinaga juga menyatakan, Indonesia berada dalam situasi ironis ketika pelanggar HAM tidak diadili dan justru saat ini menjadi calon presiden.
"Situasi ini tidak masuk akal ketika seorang pelanggar HAM justru mencalonkan diri jadi presiden. Bagaimana pemerintah bisa membiarkan kasus-kasus seperti ini terjadi?," ujar Poltak yang ditemui KBR dalam acara diskusi Gerakan Melawan Lupa Tragedi Trisakti, Kamis (8/7).
PBHI juga mendesak partai politik, capres dan lembaga negara lainnya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM selama ini seperti kasus Trisakti. Karena komitmen penyelesaian kasus HAM harusnya sudah menjadi platform partai politik.
Sementara Ketua Alumni Keluarga Besar Trisakti, Indra Simatupang menyatakan, kemunculan Prabowo di pentas politik tak masuk akal mengingat perjuangan korban yang tak kunjung terpenuhi.
"Sudah 16 tahun korban Trisakti berjuang, kita semua memiliki hutang sejarah terhadap seluruh korban yang meninggal dan hilang," ujar Indra Simatupang.
Indra menyatakan, penuntasan kasus HAM menjadi tahapan penting bagi masa depan demokrasi dan HAM di Indonesia.
Editor: Anto Sidharta
Aktivis: Pencalonan Prabowo sebagai Capres Tak Masuk Akal
Perkumpulan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI) Jakarta dan Alumni Keluarga Besar Trisakti menolak pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres. Mereka beralasan, Prabowo memiliki persoalan HAM, moral dan hukum yang belum tuntas.

NASIONAL
Kamis, 08 Mei 2014 21:39 WIB


PBHI, Pencalonan Prabowo
Kirim pesan ke kami
WhatsappRecent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)
Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut
Menguji Gagasan Pangan Cawapres
Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai