Wapres Akui Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial Buruk

KBR68H, Jakarta - Wakil Presiden Boediono mengakui pelaksanaan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin masih buruk. Untuk itu, Boediono meminta kepala daerah untuk mengawal kebijakan proteksi sosial bagi masyarakat miskin tersebut. Program proteksi sosial itu antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin, dan Jamkesmas. Boediono mengatakan, pengawasan terhadap program perlindungan sosial tersebut penting dilakukan, agar program tidak hanya bagus di atas kertas, tapi buruk di lapangan.

“Saya sangat anjurkan program-program pusat maupun daerah yang dilaksanakan di daerah, maupun program daerah yang dilaksanakan sendiri di bidang proteksi sosial ini benar-benar dimonitor, dikawal pelaksanaannya. Kadangkala sering kali, baik di pusat maupun daerah, policy itu bagus di atas kertas, tapi banyak sekai bolong-bolongnya kalau kita melihat kenyataannya di lapangan,” ujar Boediono saat Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah ke IV di Jakarta (8/5).

Wakil Presiden Boediono menambahkan, program perlindungan sosial baik yang ada di pusat maupun daerah, merupakan kewajiban pemerintah memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin yang menjadi korban inflasi.