PPP Yakin Bisa Perbaiki Syarat Administrasi Caleg

KBR68H, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengklaim sanggup memperbaiki syarat administrasi semua daftar calon legislator sebelum 22 Mei mendatang.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Isa Muchsin mengatakan, perbaikan sebagian besar DCS hanya seputar pelampiran daftar riwayat hidup dan tes kesehatan.

“Kesehatan, soal narkoba. Kita sudah siap. Kan nunggu KPU nanti bikin surat. Setelah itu kita serahkan lagi. Jadi kebanyakan di kesehatan, tapi rata-rata sudah. Karena ketika menyerahkan ke KPU itu kan harus sekali. Nggak boleh ada nyusul. Kalau dulu kita serahkan berkasnya dulu. Kalau sekarang, nama dan berkas," kata Isa kepada KBR68H.

Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai parpol tidak efektif menggunakan waktu dalam memenuhi berkas bakal calon legislatif.

Ini diungkapkan Direktur Ekskutif Perludem Titi Anggraini menyusul banyaknya berkas persyaratan caleg yang tidak lengkap. Padahal, kata Titi, parpol punya waktu setahun utuk melengkapi persyaratan itu sejak Undang-Undang baru pendaftaran caleg dibentuk.

"Waktu antara keluarnya undang-undang itu kan April 2012 sedangkan pencalonan mulai April 2013 jadi ada jarak waktu satu tahun bagi parpol untuk mengenali mekanisme pencalonan yang baru. Tapi secara praktik pencalonan di partai tidak dilakukan dalam waktu satu tahun itu. Itulah sebabnya proses administrasi calon jadi soal karena kebanyakan dilakukan ketika waktu sudah mepet ditambah lagi berkasnya memang lebih rumit,” kata Titi.

Seluruh caleg PPP dinilai belum memenuhi syarat administrasi. Selain PPP, KPU juga mencatat seluruh caleg dari Partai Keadilan Sejahtera, dan PKPI belum memenuhi syarat administrasi.

KPU memberikan waktu terhitung tanggal 9 - 22 Mei kepada semua partai untuk memperbaiki daftar calon legislatifnya.