KBR68H, Jakarta - Bisnis penyalur karyawan alih daya untuk BUMN diduga rawan digunakan untuk tindak pidana korupsi. Pengurus Federasi PPMI Masud mengatakan, sebagai contoh buruh alih daya PT PLN dalam perjanjiannya menerima upah Rp 3,5 juta perbulan, namun pada faktanya hanya menerima Rp 2,5 juta per bulannya. Kata dia, pemotongan upah itu dilakukan perusahaan alih daya tanpa sepengetahuan buruh. Padahal, perusahaan sudah menerima biaya manajemen dari PLN. Saat ini ada sekitar 75 ribu buruh alih daya di PT PLN di seluruh Indonesia.
“Kontrak antara PT PLN dengan perusahaan outsourcing atau vendor itu upah pokonya tiga juta lima ratus, belum kalau koordinator. Kalau koordinator sampai 4 juta. Itu plus dengan tambahan berupa uang pakaian, uang pelatihan, jamsostek, cuti, THR dan lain sebagainya itu. Tapi faktanya dilapangan yang dibayarkan oleh vendor kepada teman-teman outsourcing itu upahnya dibawah dua juta tanpa ada uang cuti, uang THR, jamsostekpun tidak ada ini adalah fakta-fakta yang berlaku didalam sistem outsourcing di PT PLN”, kata Masud kepada KBR68H saat konperensi pers di LBH Jakarta.
Pengurus Federasi PPMI, Masud. Nasib serupa juga dialami buruh alih daya di PT Telkom. Sekjen Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia yang mengadvokasi buruh alih daya di PT Telkom, Sabda Pranawa Jati mengatakan, ada 7000 an lebih pekerja alih daya di telkom yang setiap bulannya gajinya dipotong hingga 1 Juta rupiah oleh perusahaan tanpa sepengetahuan buruh. Kata dia, fenomena seperti ini terjadi di hampir seluruh BUMN di Indonesia. Rencananya, besok hal tersebut akan dilaporkan ke KPK.
Editor : Nanda Hidayat
