Pengamat : Kebijakan BBM Hanya Alat Politik

KBR68H, Jakarta - Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizky menilai pemerintah tidak pernah serius menyelesaikan masalah subsidi BBM yang terus membebani Anggaran pemerintah.

Menurutnya, selama ini kebijakan BBM hanya menjadi alat politik, baik untuk mempertahankan pemerintahan maupun menjatuhkan pemerintah berkuasa. Saat ini, pemerintahan SBY justru memanfaatkan kebijakan kompensasi penaikan harga BBM untuk meraih simpati publik. Keperluannya untuk pemenangan pemilu 2014 mendatang.

"Sebetulnya yang sifatnya di luar pemerintahan memprovokasi pemerintahan naikkan BBM agar tidak populer, kenapa? Karena pasti resiko sosial terjadi suka atau tidak suka. Karena ini barang publik. Yang ada di pemerintahan SBY ini saya makan umpan ini tapi saya alihkan ke BLT. Politik juga,” kata Yanuar.

Sebelumnya, pemerintah berencana memberi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150 ribu per bulan. Bantuan ini akan diberikan selama 4 bulan setelah harga BBM subsidi dinaikkan. Pemerintah akan mengusulkan penaikan BBM tersebut ke DPR dalam RAPBN Perubahan tahun ini.