Pembahasan Qanun Bendera Aceh Masih Belum Final

KBR68H, Jakarta - Pemerintah Provinsi Aceh dan Kementerian Dalam Negeri sepakat membentuk tim kecil untuk menyelesaikan persoalan qanun tentang bendera dan lambang Aceh. Asisten Satu Bidang Pemerintahan Setda Aceh, Iskandar Gani mengatakan, kesepakatan itu dicapai setelah Gubernur Aceh, Zaini Abdullah bertemu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta hari ini.

"Pertemuan hari ini kan masih mencari solusi-solusi yang terbaik antara Kementerian dalam negeri dengan pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh tadi itu yang hadir ada Gubernur, Ketua DPRA dan Pemangku Wali Nangroe dan saya mendampingi sebagai asisten pemerintahan. Dalam pertemuan tadi akan dibentuk tim kecil. Jadi akan ada tim yang akan menyelesaikan. Yang jelas pertemuan tadi sangat soft, sangat baik untuk menghasilkan sebuah kesepakatan," jelas Iskandar saat dihubungi KBR68H, Rabu (1/5).

Asisten Satu Bidang Pemerintahan Setda Aceh, Iskandar Gani menambahkan, tim tersebut akan diisi oleh perwakilan Kemendagri dan Pemprov Aceh. Dari Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah, Djoehermansyah Djohan ditunjuk sebagai Ketua delegasi lalu. Sedangkan, Pemerintah Aceh menunjuk Iskandar sebagai Ketua Delegasi.

Qanun tentang bendera dan lambang Aceh yang disahkan pemerintah provinsi dan DPR Aceh beberapa waktu lalu dikritik pemerintah pusat. Ini lantaran bendera Aceh menyerupai bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pemerintah menilai hal itu sebagai simbol separatis. Karenanya pemerintah meminta agar qanun itu direvisi.