Organissasi Bantuan Hukum Dapat Bantuan Rp 40 Miliar

KBR68H, Jakarta - Pemerintah menggelontorkan anggaran sekitar Rp 40 miliar kepada organisasi bantuan hukum di seluruh provinsi Indonesia. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, anggaran tersebut nantinya diberikan kepada masing-masing organisasi hukum yang sudah diverifikasi oleh pemerintah. Denny menghimbau agar anggaran puluhan milyar tersebut dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin yang terjerat kasus dengan bantuan organisasi bantuan hukum yang ada di tiap provinsi.

"Rp 40,8 miliar itu APBN, itu yang akan dialokasikan untuk bantuan. (itu keperluannya untuk apa?), bukan untuk 500 ya, jadi ini kasusnya, nanti akan ada satu kasus berapa anggarannya. Jadi sebenarnya dana diberikan untuk masyarakat tetapi melalui organiasi bantuan hukum" kata Denny di Jakarta, Selasa (28/5).

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menambahkan alokasi anggaran tersebut diambil dari APBN tahun ini. Sementara, saat ini Kementrian Hukum dan HAM sedang melakukan verifikasi terhadap sekitar 500-an berkas yang diajukan organiasi bantuan hukum di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Hukum Nasional (BPHN) Wicipto Setiadi Kemenkumham  mengatakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para organiasi bantuan hukum agar adpat lolos verifikasi dan mendapatkan akreditasi dari pemerintah. Syarat tersebut diantaranya memliki kepengurusan yang jelas dan banyaknya kasus yang telah diselesaikan.

Editor: Doddy Rosadi