Moratorium Hutan Dilanjutkan, Pemerintah Benahi Kasus Perizinan

KBR68H, Jakarta - Pemerintah memperpanjang kebijakan moratorium hutan dan lahan gambut hingga dua tahun kedepan.

Deputi Bidang Pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup, Arief Yuwono mengatakan, pada moratorium jilid dua pemerintah akan fokus memperbaiki tata kelola hutan yang pada jilid satu belum maksimal. Selain itu pemerintah juga akan fokus membenahi kasus perizinan lahan yang masih bermasalah.

"Mungkin nanti kita harus mempercepat proses penyelesaian tumpang tindih perizinan, baik tumpang tindih antara kehutanan dan tambang, atau juga pelepasan kawasan kemudian juga alih fungsi yang kadang-kadang dalihnya review tata ruang. Kalau kemarin jilid satu kita mengidentifikasi, mencari strateginya bagaimana. Jilid dua sudah mulai kita menemukan kasus-kasusnya kemudian menyelesaikannya. Kasusnya adalah bagaimana kita bisa mempercepat penyelesaian tumpang tindih kawasan," ujarnya saat sarasehan refleksi pelaksanaan moratorium di Jakarta (16/5)

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutam Alam Primer dan Lahan Gambut. Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha menjelaskan, keputusan dibuat sesuai dengan komitmen pemerintah untuk mendukung perbaikan tata kelola hutan dan penurunan emisi karbon menjadi 26% pada 2020 mendatang.

Editor: Antonius Eko