KTNA: Pemerintah Harus Buktikan Bisa Perluas Lahan Pertanian

KBR68H, Jakarta - Pemerintah harus bisa membuktikan kinerjanya terkait perluasan lahan pertanian di Indonesia. Hal ini sangat mendesak karena laju penyusutan lahan persawahan sangat pesat dibanding pencetakan lahan persawahan baru.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan, Winarno Tohir mencatat, 100 ribu hektar lahan persawahan diubah menjadi kawasan pemukiman, industri, mal dan perkantoran dalam setahun. Sedang, kemampuan pemerintah dan BUMN untuk membuka lahan baru hanya 25 ribu-40 ribu hektar pertahunnya. Menurut Winarno, Indonesia akan mengalami krisis pangan serius jika perluasan lahan pertanian gagal dilakukan.

"Kalau sekarang memang karena untuk impor masih mudah, masih dapat barang. Tapi manakala impor di pasar internasional tidak ada beras sulit karena negara lain juga butuh. Kita baru kelabakan di Indonesia. Pemerintah harus bersiap. Ini mengkhawatirkan sekali. Penduduk tak akan kurang akan terus bertambah 1,4 persen. Lahan terus menyusut. Ini di 2013 ini sudah di posisi plus atau minus. Kalau produksi diatas 5,5 ton per hektar rata-rata nasional kita bisa plus. Tapi kalau hanya 5,2 ton rata-rata nasionalnya kita sudah minus dan harus impor. Begitu," ujar Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan, Winarno Tohir.

Ketua Umum KTNA, Winarno Tohir menambahkan, menyusutnya jumlah sawah disebabkan sektor industri. Kata dia, pemerintah daerah lebih senang mendapatkan penerimaan daerah dari sektor industri, ketimbang sektor pertanian. Terlebih lagi, masih banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Menurut Winarno, upaya pencetakan lahan persawahan baru tak maksimal karena mahalnya harga jual lahan.