KRKP: Pemerintah Harus Hentikan BLT

KBR68H,Jakarta - Pemerintah dinilai tak pernah serius mengentaskan kemiskinan pada keluarga petani di perdesaan. Niat pemerintah menggelontorkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan program Raskin, hanya akan membuat petani menjadi konsumif dan tidak berdaya.

Manajer Advokasi Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan hal ini terkait rencana pemerintah menyiapkan program kompensasi jelang penaikkan harga BBM bersubsidi. Menurut dia, keluarga petani bisa lepas dari kemiskinan jika diberikan akses lahan, perlindungan dan jaminan sosial serta komitmen pemerintah untuk menjamin harga produk pertanian di Indonesia.

"Kalau mau meilhat lebih jauh soal kemiskinan di desa khususnya. Itu disebabkan oleh ketimpangan akses seperti lahan misalnya. AJdi ketika ada 60 persen orang miskin di desa itu petani, dapat dipastikan petani gurem. Kalau dikasih BLT nya dua bulan atau satu tahun itu pasti nantinya ballik lagi. Kalau menurut saya kenapa di desa tidak dilaksanakan reformasi agararia seperti yang sudah dijanjikan," kata Said Abdullah ketika dihubungi KBR68H.

Manajer Advokasi KRKP Said Abdullah menambahkan pemerintah telah gagal membangun perekonomian perdesaan. Menurut dia target pembangunan 2014 tak akan tercapai karena penurunan angka kemiskinan tak maksimal, kurang dari satu persen setiap tahunnya.

Saat ini, jumlah penduduk miskin mencapai 29 juta jiwa. Dari jumlah itu 18 juta jiwa berada di perdesaan, sedang sisanya 10 juta jiwa lebih berada di perkotaan. Itu sebab, KPKP pesimistis target swasembada lima komoditas pertanian bisa dicapai pada akhir 2014 nanti.