Komnas HAM Minta Tenaga Pengawas Perusahaan di Daerah Ditambah

KBR68H, Jakarta - Komnas HAM meminta kepada DPR dan Pemerintah untuk menambah tenaga pengawas perusahaan yang ada di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Alasannya jumlah pengawas yang ada saat ini tidak mencukupi untuk mengawasi banyaknya perusahaan di Indonesia. Anggota Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan minimnya jumlah pengawas perusahaan memicu pelanggaran HAM terhadap buruh.

"Pegawai pengawas ketenagakerjaan di Indonesia itu hanya 11 ribu. Sedangkan perusahaan-perusahaan di Indonesia itu sudah hampir mencapai 500 an ribu. Pemerintah dan DPR harus mau atau tidak boleh menolak, ya. Kalau bisa itu mereka harus menyediakan formasi untuk penerimaan pegawai pengawas tenaga kerja. Bukan, di Depnaker itu ada namanya Direktorat Jenderal Pengawas Tenaga Kerja. Pegawai pengawasnya yang ditambah jumlahnya, kan sekarang cuma 11 ribu orang,” ujar Pigai kepada KBR68H, Sabtu (11/13).

Anggota Komnas HAM, Natalius Pigai menambahkan pelanggaran HAM terhadap buruh baru-baru ini terjadi di Tangerang. Puluhan buruh disiksa dan disekap dalam Pabrik pembuatan kuali. Komnas HAM mencurigai insiden penyiksaan itu karena Pemerintah Kabupaten Tangerang kekurangan tenaga pengawas perusahaan.