Kepala Daerah Harus Bisa Redam Kekerasan Beragama

KBR68H, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri meminta kepala daerah di tingkat Provinsi hingga Kabupaten dan Kota memiliki kepekaan terkait kekerasan beragama dan penodaan suatu agama. Staf ahli Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan,  pemerintah daerah memiliki peran penting untuk mencegah dan menekan tingkat kekerasan beragama di Indonesia.Dia juga mengakui, pemerintah daerah  dan kepolisian kewalahan dalam mencegah dan menghadapi aksi kekerasan beragama seperti di Banten dan Jawa Barat.

“Dengan dasar itu makanya tadi kita juga meminta ada peringatan dini, dimana pemerintah daerah punya kewajiban dan ketertiban masyarakat bersama dengan pihak kepolisian. Kita tidak bisa menyerahkan semua kepada pihak kepolisian semata, jangan nanti kita dianggap tidak pernah hadir, sebetulnya kita hadir selalu. Sejatinya kita hadir dan peduli dengan itu, tetapi bagaimana menjaga keseimbangan dan dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan bermasyarakat. Intinya ada langkah-langkah pencegahan kekerasan dan penodaan beragama,” ujar Reydonnyzar Moenek di Gedung Menkokesra, kemarin.

Sebelumnya, pemerintah melakukan rapat koordinator soal toleransi beragama di Indonesia. Rapat yang dihadiri Menkokesra, Menkopolhukam, Kemendagri, Menteri Agama, BIN, Polri, Menteri Pertahanan menyimpulkan masih diperlukan evaluasi dan kajian terkait jemaah Ahmadiyah.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, pemerintah terus melakukan evaluasi terkait keberadaan dan status pengakuan hukum jamaah Ahmadiyah di Indonesia. Kata Agung, pemerintah terus melakukan dialog dengan anggota dan pengurus jemaah Ahmadiyah serta masyarakat.

Editor: Doddy Rosadi