Kemensos Klaim Program Keluarga Harapan Nihil Penolakan

KBR68H, Jakarta - Pemerintah menuding penolakan Program Keluarga Harapan (PKH) lantaran ketidaksiapan pejabat di daerah.

Ini diungkapkan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Andi ZA Dulung menyusul adanya penolakan dari Kepala Desa Kaliombo, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah terkait bantuan program itu. Andi mengklaim, saat ini kebanyakan pejabat daerah mulai memperebutkan program tersebut.

"Enggak ada. Setahu saya enggak ada. Dulu PeEmdanya enggak mengerti iya. Tapi setelah mengerti bahwa itu ternyata diberikan selama enam tahun , malah berlomba lomba sekarang. (Mekanismenya seperti apa?) Kalau kita menggunakan data dari BPS. Jadi data BPS kita ambil yang paling miskin. Data BPLS 2011, kita ambil yang paling miskin itulah yang kita masukkan, divalidasi di sana. Setelah divalidasi oke, baru dibayarkan. Dan ada pendampingnya. Terus menerus mendampingi mereka. Jadi pendampingnya itu terus menerus mendampingi mereka selama bertahun tahun, selama dia menjadi anggota," terang Andi kepada KBR68H.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Andi ZA Dulung menambahkan, saat ini hampir seluruh kabupaten/kota di 33 provinsi sudah melaksanakan Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan adalah pemberian uang tunai dari pemerintah kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi sejumlah kriteria seperti keluarga yang memiliki anak di usia sekolah dan keluarga yang di dalamnya terdapat ibu .