Intoleransi Meningkat, Pemerintah Minta Optimalkan SKB Tiga Menteri

KBR68H, Jakarta - Pemerintah meminta seluruh kepala daerah untuk mengoptimalkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono mengklaim, langkah itu mampu meredam konflik intoleransi yang terus meningkat. Bahkan, kata Agung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh rakyat untuk mendukung dan berpedoman pada SKB tersebut.

“Salah satu hal yang paling penting adalah kita kembali kepada kesepakatan yang sudah ada yakni SKB tiga menteri tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam melaksanakan kerukunan umat beragama, dalam memelihara kerukunan umat beragama, juga pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah ibadah, ini adalah upaya yang dipandang paling moderat dan mengcover,” kata Agung di Kantor Presiden, Selasa (7/5).

Sebelumnya, istri mendiang bekas Presiden RI Aburrahman Wahid, Shinta Nuriyah meminta Pemerintah untuk segera mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Ini menyusul berbagai kasus intimidasi yang dialami oleh jemaat Ahmadiyah. Terakhir, jemaat Ahmadiyah di kampung Wanisagara, Tasikmalaya, Jawa Barat diserang ratusan orang intoleran pada Minggu (5/5). Penyerangan itu mengakibatkan 25 bangunan rusak yang terdiri dari 22 rumah, satu masjid, madrasah, serta Mushola.