IBC : Eksekutif Dan Legislatif Enggan Hapus Praktik Calo Anggaran

KBR68H, Jakarta - LSM pemerhati anggaran Indonesian Budget Center (IBC) mengatakan upaya menekan maupun menghapus praktik calo anggaran belum terlihat di eksekutif maupun legislatif. Direktur IBC Arif Nur Alam mengatakan  praktik calo ini diduga bakal makin marak menjelang digelarnya Pemilu 2014.

Bahkan menurut dia, praktik itu semakin terlihat dengan sikap DPR yang tertutup dalam setiap pembahasan anggaran. Namun IBC masih mengharap peran Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) untuk menekan praktik patgulipat tersebut.

"Saya kira ada harapan di BAKN untuk betul-betul bisa mengoptimalkan kerja mereka, meskikpun ada pertanyaan dari kita, jangan-jangan jeruk makan jeruk. Tapi kemudian aktor-aktor yang ada di BAKN dapat kita dapat berharap mensinergi advokasi yang ada di masyarakat sipil dengan orang-orang yang ada di BAKN. Karena kita lihat mereka sudah cukup efektif. Diantaranya mereka bisa merekomendasikan temuan mereka ke KPK,"jelas Arif Nur Alam kepada KBR68H.

Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK Negara) sebelumnya mengingatkan terjadi penyimpangan penggunaan anggaran di DPR untuk kepentingan pemenangan parpol di Pemilu. Diprediksi DPR akan menutup akhir jabatan 2009-2014 dengan cerita buruk terkait pengawasan yang lemah dengan potensi korupsi yang semakin subur.

Bahkan Peneliti IBC Sri Nilawati, menilai kinerja DPR sebagai lembaga pengawasan semakin menurun menjelang Pemilu 2014. Dengan kondisi itu dikhawatirkan pengawasan akan berubah menjadi pembajakan dana politik Pemilu.