KBR68H,Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyarankan pemerintah mengganti program Bantuan Langsung Sosial Masyarakat (BLSM) dengan program kesehatan dan pendidikan gratis.
Menurut Anggota II BPK, Taufiqurrahman Ruki, program BLSM yang dilakukan pemerintah sulit untuk diaudit. Selain itu, pelaksanaan program BLSM atau BLT kurang efektif saat disalurkan.
“Bantuan langsung tunai itu mekanisme agak sulit dilakukan pengawasan. Karena begitu diturunkan menjadi kecil 120ribu itu agak sulit dilakukan pengawasannya. Saya pikir pemerintah membuat program lain yang lebih efektif dan dirasakan oleh orang-orang yang memerlukan subsidi. Misalkan pembebasan pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan dasar,” ujar Taufiqurrahman di gedung BPK
Sebelumnya, pemerintah berencana memberikan dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi, berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Bantuan itu akan diberikan kepada 65 jutaan rakyat miskin di seluruh daerah.
Editor: Nanda Hidayat
