BPK Diminta Selidiki Lebih Dalam Proses Pengajuan Dana Hambalang di DPR

KBR68H, Jakarta - LSM Anti Korupsi ICW meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menelisik proses pengajuan anggaran proyek pembangunan Gedung Olahraga Hambalang Bogor di Komisi Olahraga DPR.

Pasalnya, menurut Peneliti ICW Tama Langkun, audit tahap pertama BPK hanya fokus mengaudit pihak pemerintahan yang diduga korupsi. Sementara pengajuan dana Hambalang melibatkan semua anggota Komisi Olahraga dan Badan Anggaran ditahun 2010. ICW menduga masih ada anggota DPR yang terlibat di korupsi Hambalang selain Angelina Sondakh.

"Dalam proses perencanaan anggaran sejauh ini dalam audit tahap pertama itu hanya disinggung bagaimana proses perencanaan tersebut terjadi di pemerintah yaitu Kementerian Olahraga. Tidak disinggung proses terjadinya di DPR. Bahkan seolah-olah informasi yang berkembang di masyarakat atau pemberitaan itukan persetujuan dana kementerian dan anggota DPR," kata Tama dalam program Sarapan Pagi KBR68H, Jakarta, Rabu (29/5).

Peneliti ICW Tama Langkun menambahkan, selain menelisik keterlibatan anggota DPR lain di korupsi Hambalang, BPK juga perlu memeriksa aliran dana proyek itu. Dalam audit tahap pertama, BPK menyebut negara merugi Rp 240 miliar lebih. Dia menduga dana itu masuk ke dalam banyak kantong.

Saat ini BPK tengah mengaudit proyek Hambalang tahap kedua. Dalam audit itu BPK menelisik kerugian negara dari pembangunan gedung. Saat ini BPK masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dalam konstruksi bangunan Hambalang oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Editor: Antonius Eko