Beri Penghargaan kepada SBY, Appeal of Conscience Foundation Pertaruhkan Reputasinya

KBR68H, Jakarta - Kelompok Solidaritas Kebebasan Beragama dan Berkeyaninan (KSKBB) menolak yayasan The Appeal Of Conscience dari Amerika Serikat untuk memberikan penghargaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tokoh pejuang toleransi. Mereka menilai, selama ini presiden Yudhoyono pasif dalam menyelesaikan beragam kasus kekerasan yang dialami kaum minoritas. Bahkan, Presiden Yudhoyono dianggap membiarkan kasus kasus intoleran berkembang selama kepemimpinannya. Lalu, apa yang akan dilakukan oleh kelompok masyarakat agar penghargaan untuk SBY ini dibatalkan? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Sutami dengan Wakil Direktur Setara Institute, Bonar Tigor Naispospos dalam program Sarapan Pagi.

SBY mendapat penghargaan tidak hanya toleransi tapi juga di bidang demokrasi dan perwujudan perdamaian dari sebuah yayasan dari Amerika Serikat. Bagaimana Setara menilai penghargaan tersebut?

Bagi kami itu mengherankan. Kebetulan SBY ke New York untuk acara PBB, kemudian lembaga Appeal of Conscience Foundation sebuah lembaga internasional yang memiliki reputasi yang cukup baik. Ini yang bagi kami kelompok-kelompok yang selama ini memperjuangkan kebebasan bergama, pluralisme, terutama korban yang mempertanyakan apa dasar pemberian ini oleh lembaga tersebut.

Tiap minggu masih rutin teman-teman beribadah di depan istana?

Betul. Jangan lupa juga kasus-kasus yang lama sampai sekarang tidak ada titik terang penyelesaiannya. Sebagai contoh teman-teman Ahmadiyah di Mataram, Lombok, sekarang ini sudah lebih dari tujuh  tahun tinggal di pengungsian tanpa kejelasan nasib mereka bagaimana. Mereka juga tidak memiliki KTP, kalau tidak punya KTP akses terhadap bantuan sosial dan lainnya juga terhambat. Tujuh tahun ini berarti sejak periode pertama SBY menjabat sebagai presiden, seharusnya dia bisa melakukan sesuatu untuk kemudian mencari penyelesaiannya. Apakah kembali ke tempat asal mereka semula, apakah kemudian tinggal di tempat yang layak.

Kalau kita berpikiran positif barangkali lembaga yang cukup ternama hendak memberikan sindiran kepada presiden ya sehingga mendorong presiden agar lebih giat lagi ya?

Kalau lihat dari habit SBY saya tidak yakin sampai selesai masa jabatan dia punya keberanian untuk melakukan terobosan menyelesaikan itu.

Berarti soal keberanian dari SBY ya?

Iya. Karena itu yang diharapkan dari pemimpin masyarakat yang plural, harus kita akui proses transisi menuju demokrasi tertatih-tatih juga.
Kalau kemudian SBY bersikap tegas, apa yang dilakukannya sejak dulu?
Pertama adalah melakukan penegakan hukum. Membawa mereka yang melakukan intimidasi, kekerasan, termasuk menghambat kebebasan beribadah itu mempertanggungjawabkan secara hukum. Akan ada semacam efek jera bagi mereka yang melakukan itu akan mendapat sanksi.

Bukannya beberapa sudah dibawa ke meja pengadilan seperti kasus Cikeusik bagaimana?

Iya anda tahu pelakunya hanya dikenakan beberapa bulan.

Presiden selalu bilang ini ranah hukum, presiden tidak bisa mencampuri ranah hukum itu?

Iya tapi kepolisian dan jaksa di bawah wewenang dia. Jadi kalau polisi menangkap dengan pasal yang jelas dan kemudian jaksa menuntut dengan tuntutan hukum yang berat, itu adalah bagian kewajiban eksekutif. Jangan lupa kita sistem presidensial, jadi SBY memilik mandat konstitusional untuk menjalankan apa yang menjadi konstitusi kita.

Sepulang dari New York nanti SBY mendapat titel baru, barangkali juga akan semakin kencang aksi para pejuang kelompok minoritas?

Saya pikir iya. Apalagi sekarang ini kita bisa lihat bangkit kesadaran dari para korban untuk melakukan konsolidasi dan lebih aktif lagi mencari dukungan publik. Itu akan terus mereka lakukan dan mereka giatkan, ini salah satu persoalan kita yang tiap hari semakin memburuk dan mendapat sorotan dari pihak yang memiliki concern terhadap Indonesia. Jadi saya tidak yakin akan menurun.