KBR, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan mengevakuasi warga Gaza di Palestina ke Indonesia. Rencananya pada gelombang pertama ada 1.000 orang pertama yang akan dievakuasi.
Prabowo menjelaskan, rencana itu merupakan upaya memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban di Gaza.
Kepala Negara bahkan telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk berdiskusi dengan pemerintah Palestina, tentang mekanisme rencana evakuasi pengungsi Gaza ke Indonesia ini.
"Kami siap evakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapa pun boleh. Pemerintah Palestina dan pihak-pihak terkait di situ mereka ingin dievakuasi ke Indonesia. Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kita perkirakan mungkin jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," kata Prabowo di Pangkalan TNI AU, Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Dalam wacana ini, Prabowo pun membeberkan dua syarat evakuasi korban konflik Gaza. Pertama, semua pihak harus menyetujui rencana ini. Kedua, korban konflik Gaza hanya ditempatkan sementara di Indonesia dan harus kembali setelah pulih dan kondisi Gaza membaik.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono juga menegaskan, rencana mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia tidak ada maksud untuk memindahkan mereka dari tanah airnya.
Menlu menegaskan, Indonesia tetap tegas bersikap, bahwa setiap upaya yang mengubah 'demografi' Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional.
Seorang wanita Palestina bereaksi ketika jenazah kerabatnya yang tewas dalam serangan udara Israel siap dibawa ke Rumah Sakit al-Shifa di Kota Gaza, Palestina, 16 April 2025. (Foto: Jehad Alshrafi/AP Photo)
Kemenhan Tunggu Perintah
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan menyatakan kesiapannya jika mendapat instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina dari Jalur Gaza.
Teranyar, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan para menteri guna membahas terkait rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia.
Budi menyebut akan ada rapat khusus terkait hal tersebut. Namun, ia belum mengetahui kapan rapat ini di gelar.
"Belum, tapi Presiden akan mengumpulkan untuk memberi arahan," kata Budi Gunawan saat menyambut ketibaan Prabowo dari lawatan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Picu Pro dan Kontra
Rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi 1.000 warga Palestina korban perang Israel-Hamas di Jalur Gaza memicu kontroversi.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin menyatakan setuju dengan wacana evakuasi itu.
Menurutnya, mendukung kemerdekaan Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Namun, ia mengingatkan agar hal tersebut dilakukan dengan perhitungan yang sangat matang.
“Mengevakuasi mereka itu niat baik yang harus diapresiasi. Tapi harus dipertimbangkan secara matang. Apakah mereka yang dievakuasi itu warga Palestina yang sakit, terluka, dan bisa dipulihkan, lalu dengan mudah kembali ke tanah airnya? Kalau mereka tidak bisa kembali, justru ini bisa sejalan dengan upaya penghapusan etnis (genosida) yang dilakukan Israel. Karena tujuan Israel adalah merebut wilayah dan mengusir warga Palestina,” ujar TB Hasanuddin kepada KBR, Rabu (16/4/2025).
Tapi, pendapat berbeda muncul dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tegas-tegas menolak rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Gaza.
Alasannya, menurut Wakil Ketua MUI Anwar Abbas, selama ini terdapat indikasi kuat bahwa upaya relokasi warga Palestina ke luar wilayahnya merupakan bagian dari strategi Israel dan Amerika Serikat untuk mengosongkan Jalur Gaza.
Ia pun lantas mempertanyakan urgensi dari wacana evakuasi ala Prabowo ini.
"Pertanyaan saya ya, Pak Prabowo bisa menjamin mereka bisa kembali? Bisa dikembalikan lalu diterima oleh Israel? Itu Gaza itu, sekarang bukan di bawah pemerintahan Palestina, itu sekarang diduduki oleh Israel ya. Jadi Israel dan Amerika akan mengusir warga Gaza keluar dari Gaza, lalu Pak Prabowo akan mengevakuasi rakyat Gaza yang terluka yang sakit dan anak-anak. Pertanyaan saya, kira-kira Israel dan Amerika senang apa tidak senang?" ucap Anwar kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).
MUI juga berpendapat bahwa lebih penting bagi pemerintah Indonesia untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya terhadap warga Palestina.
Kondisi Kota Gaza yang luluh lantak akibat serbuan Israel. (Foto: HO-Anadolu/aa.com.tr)
PKS Mendukung
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Gaza, Palestina ke Indonesia.
Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menilai rencana ini harus didukung penuh karena rakyat Gaza bisa diselamatkan dari kebiadaban Israel.
"Ini upaya darurat untuk menyelamatkan korban sipil dengan evakuasi dan ini bukan relokasi warga Palestina dari tanah tinggal mereka. Faktanya di Gaza dan tempat-tempat pengungsian tidak ada lagi fasilitas medis, rumah sakit, dokter, hingga obat-obatan. Semuanya sudah dihancurkan oleh kebiadaban penjajah Israel," katanya dikutip Rabu (16/4/2025).
Evakuasi Korban Gaza, Amanat Konstitusi
Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut, rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengevakuasi sementara warga Gaza, Palestina ke Indonesia selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Selain itu, rencana evakuasi ini juga dinilai sejalan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
“Apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah sesuai dengan amanat konstitusi UUD ‘45, yaitu Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia,” ucapnya, Selasa (15/4/2025).
Baca juga:
Prabowo Bahas Upaya Perdamaian Gaza dengan Presiden PEA
Hentikan Rencana Evakuasi
Langkah pemerintah Indonesia yang mewacanakan evakuasi warga Gaza ke Indonesia juga menuai sorotan tajam dari para ahli hukum dan geopolitik. Alih-alih menuai pujian sebagai bentuk empati, wacana ini dinilai mengandung risiko strategis dan hukum yang tidak main-main. Bahkan, disebut-sebut menyerempet wilayah diplomasi "gaya bebas"—bebas mandat, bebas koordinasi, dan bebas implikasi jangka panjang.
Pengamat Hukum dan Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menegaskan, konflik Palestina-Israel bukanlah konflik agama, melainkan konflik perebutan wilayah yang berlangsung sistematis dan penuh pelanggaran hukum internasional oleh Israel.
Ia menyampaikan kegelisahannya atas wacana evakuasi tanpa legitimasi.
“Kalau sampai kejadian, yang terlibat salah satunya kan Israel. Kalau Israel kemudian tidak menyerang pasukan kita yang akan mengevakuasi, nah orang akan bilang, benar nih Indonesia kaki-tangan dari Israel. Dan kalau misalnya dievakuasi untuk sementara, memangnya bisa kembali lagi? Apa jaminannya? Apa jaminan dari otoritas di Israel untuk menerima mereka-mereka yang sudah sembuh masuk lagi ke Gaza?” ujarnya tajam dalam siaran Ruang Publik KBR, Selasa (15/4/2025).
Lebih lanjut Hikmahanto mengatakan, niat baik saja tidak cukup. Diplomasi harus berpijak pada hukum internasional dan koordinasi antar-negara, bukan pada "bisikan" penasihat politik yang tidak representatif.
Ia pun menuding kemungkinan bahwa Presiden Prabowo belum berkonsultasi dengan pihak Palestina sendiri.
“Apakah ketika bapak Presiden Prabowo menyampaikan evakuasi warga Gaza tersebut, pembisiknya sudah bicara belum sama pemerintah Palestina, sudah bicara belum sama rakyat Palestina, kira-kira mau enggak? Kita ini saja orang Indonesia kadang-kadang kita bilang NKRI harga mati,” ujar Hikmahanto.
Hikmahanto melanjutkan pandangannya terkait evakuasi warga Gaza, yang menurutnya sebaiknya dihentikan.
Ia beralasan, upaya tersebut kemungkinan besar tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup.
Meskipun demikian, Hikmahanto menegaskan bahwa bukan berarti Presiden kurang berempati terhadap penderitaan rakyat Palestina.
Sebaliknya, ia melihat bahwa melanjutkan evakuasi ini justru lebih banyak membawa kerugian daripada keuntungan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar langkah tersebut tidak diteruskan demi mempertimbangkan dampak yang lebih besar.
“Evakuasi terhadap warga Gaza, sebaiknya tidak diteruskan, toh tidak akan mendapat dukungan. Bukan berarti apa yang dimunculkan Bapak Presiden ini tidak berempati kepada rakyat Palestina. Tapi justru ini lebih banyak ruginya daripada untungnya, oleh karena itu ada baiknya memang tidak diteruskan,” tutup Hikmahanto.
Seorang wanita menunggu izin perjalanan untuk menyeberang ke Mesir melalui perbatasan Rafah setelah dibuka selama empat hari oleh otoritas Mesir, di Jalur Gaza selatan, 1 Juni 2016. (Foto: Reuters)
Citra Panggung Prabowo di Mancanegara?
Kekhawatiran juga disampaikan Guru Besar Geopolitik Timur Tengah UGM Yogyakarta, Siti Mutiah Setiawati.
Menurutnya, jarak geografis, keterbatasan hukum, serta kompleksitas identifikasi pengungsi termasuk kemungkinan infiltrasi anggota kelompok bersenjata seperti Hamas membuat evakuasi ke Indonesia sangat tidak realistis.
“Dari segi geopolitik jarak kita itu terlalu jauh (8000-9000 km) kalau naik pesawat 16 jam, kalau pakai kapal laut itu bisa memakan waktu dua bulan. Jadi jarak ini yang enggak masuk akal untuk dibawa ke Indonesia. Kita tidak tanda tangan resolusi PBB mengenai pengungsi dari tahun 1951 sampai saat ini kita belum tanda tangan. Jadi, kita tidak wajib untuk menerima mereka,” jelas Siti.
Lebih jauh, Siti menilai, rencana evakuasi ini justru mengundang tafsir baru soal arah politik luar negeri Indonesia bahwa apakah ini inisiatif negara, atau sekadar manuver pribadi Presiden yang sedang menata citra di panggung internasional?
Menurutnya, jika evakuasi ini dilakukan tanpa kalkulasi matang, tanpa mandat, dan tanpa koordinasi dengan otoritas sah di Palestina, maka langkah tersebut tidak hanya membahayakan rakyat Palestina, tetapi juga menggerus legitimasi dan posisi netral Indonesia dalam isu Timur Tengah.
Seorang anak di tengah suasana porak poranda pasca-serangan militer Israel terhadap tenda yang menampung orang-orang terlantar di Khan Younis di Jalur Gaza selatan, 15 April 2025 (Foto: Hatem Khaled/Reuters)
Pembantaian Tak Henti
Perang antara Hamas dan Israel dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika kelompok militan Palestina yang dipimpin oleh Hamas melancarkan invasi dan serangan terhadap Israel dari Jalur Gaza.
Mereka menerobos tembok pembatas Gaza-Israel dan memaksa masuk ke pemukiman terdekat, serta instalasi militer Israel. Israel kemudian membalas invasi tersebut dengan membombardir bangunan-bangunan strategis dan sasaran militer di Gaza.
Adapun, serangan awal yakni Hamas meluncurkan sekitar 3.000 roket ke Israel dan menerobos perbatasan, menewaskan sedikitnya 900 warga Israel.
Israel kemudian melancarkan serangan udara dan darat ke Gaza, menewaskan ribuan warga Palestina dan menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur.
Pada 19 Januari 2025, Israel dan Hamas mencapai gencatan senjata dan pertukaran tahanan, yang berlangsung hingga 18 Maret 2025.
Konflik ini telah menyebabkan korban jiwa dan kerusakan yang signifikan di kedua pihak, serta memicu perhatian internasional dan kecaman terhadap tindakan kedua belah pihak.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza per 13 April 2025, korban tewas lebih dari 61.700 orang, dengan ribuan lainnya yang masih hilang di bawah reruntuhan diduga tewas. Serta korban luka-luka sebanyak 116.156 orang.
Baca juga:
Wacana Trump Relokasi Warga Gaza ke RI, MUI: Niretik
