KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menegaskan pemberian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah tak ada kaitannya dengan Pemilu 2024.
Kata dia, pembagian bansos ke masyarakat sudah direncanakan jauh hari untuk mencegah terjadinya kemiskinan serta menurunkan angka kemiskinan.
“Kami tegaskan bahwa pelaksaan program-program tersebut sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannyaserta menghapus kemiskinan ekstrem,” ucap Muhadjir saat memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Kata dia, pemerintah sedang mengejar target menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang mesti tercapai di 2024.
Baca juga:
- Pakar Hukum: MK Semestinya Panggil Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres
- Sejumlah Saksi dari 01 Beberkan Dugaan Kecurangan Pemilu
- Bagaimana Peluang Sengketa Pilpres di MK? Begini Kata Pakar Hukum
Menko PMK Muhadjir menyebut pada Maret 2023 angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,36 persen sementara targetnya di kisaran 6,5-7,5 persen.
Sedangkan untuk angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 ada di 1,12 persen, target di 2024 kemiskinan ekstrem mesti nol persen.Dia pun memahami jika pembagian bansos tersebut bakal dikait-kaitkan dengan kontestasi pemilu.
“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu lalu,” jelasnya.
Editor: Rony Sitanggang
