KBR, Jakarta - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menilai kunjungan kenegaraan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Jepang-China-Malaysia belum pas waktunya.
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi mengatakan, meski KPU sudah mengumumkan Prabowo sebagai pemenang Pilpres 2024, namun masih ada tahapan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau secara etik, tentu dibaca secara politik tentu posisi Prabowo tidak bisa. Seharusnya ini kalau secara legal formal boleh saja, tapi kalau secara etis ataupun apalagi studi banding tentang makan siang gratis, ya ini kan belum. Seharusnya ini tidak dilakukan atas nama itu. Tapi problemnya dia atas nama menteri pertahanan ya pintar-pintar saja," ujar Ridho kepada KBR, Kamis (4/4/2024).
Ridho menilai perjalanan Prabowo ke negara lain merupakan bentuk pengenalan awal sebagai presiden terpilih.
"Tak kenal maka tak sayang, makanya kenalan dulu, "ini saya Prabowo, saya akan melanjutkan program-program Jokowi". Salah satunya dibungkus dengan studi banding termasuk juga makan siang gratis, seperti apa ini menjadi kata kuncinya adalah Prabowo mengenalkan diri," lanjut Ridho.
Baca juga: Pengamat Perkirakan Prabowo Akan Salin Model Kabinet Jokowi
Hari ini, Prabowo bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Anwar mengatakan kunjungan Prabowo ke Negeri Jiran merupakan kunjungan istimewa.
Pertemuan dua tokoh itu membahas arah hubungan kedua negara, serta perjalanan karir politik masing-masing. Anwar berharap hubungan Indonesia-Malaysia lebih erat lagi di masa mendatang.
Malaysia menjadi negara ketiga yang dikunjungi Prabowo dalam rangkaian lawatan luar negerinya sejak dia ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang pilpres, 20 Maret lalu.
Sebelum ke Malaysia, Prabowo sempat menyambangi Jepang dan China. Di Cina, Prabowo sempat meninjau program makan siang gratis. Sementara itu Kemenhan menyatakan kunjungan Prabowo bertujuan untuk mempererat hubungan kerja sama Indonesia dan China, utamanya di bidang pertahanan.
Editor: Wahyu S.
