KBR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR yang membidangi masalah dalam negeri dan agraria, Lukman Eddy, berjanji bakal ikut campur atau mengintervensi sengketa lahan Teluk Jambe di Karawang, Jawa Barat.
Lukman Eddy mengatakan kalangan anggota Komisi II DPR bakal mendatangi langsung lahan seluas 700 hektar di Teluk Jambe, yang disengketakan warga petani dengan perusahaan properti PT Pertiwi Lestari.
"Kita akan sekalian rapat di sana. Kita pertemukan, kita undang perusahaan, bupati, kepolisian, juga warga," kata Lukman Eddy, di DPR, Senin (10/4/2017).
Kunjungan lapangan dan rapat itu, kata Lukman Eddy, rencananya digelar sebelum akhir April 2017.
Baca juga:
- Akan Temui DPR-DPD, Ratusan Petani Teluk Jambe Karawang Bertahan di Jakarta
- Konflik Lahan Teluk Jambe, Ini Tahapan Penyelesaian Versi Kementerian ATR
Pernyataan Lukman Eddy itu disampaikan menanggapi pengaduan dari warga korban konflik lahan Teluk Jambe di DPR, hari ini.
Ratusan petani Teluk Jambe, mendatangi Kompleks DPR dan mengadukan konflik lahan mereka dengan PT Pertiwi Lestari. Mereka juga mendesak DPR ikut campur dalam penyelesaian masalah ini.
"Kami sudah tidak punya rumah. Mata pencaharian kami hilang. Sudah sekitar tujuh bulan terkatung-katung," kata Dewan Pembina Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu, Aris Wiyono di DPR, Senin (10/4/2017).
Para petani korban konflik Teluk Jambe menyatakan nasib mereka masih terkatung-katung di pengungsian. Mereka juga mengeluh minimnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Karawang.
Sebelumnya, kata Aris, pemerintah Kabupaten Karawang berjanji menjamin kebutuhan pokok mereka. Namun bantuan pokok itu ternyata hanya diberikan di bulan pertama mereka tinggal di rumah susun. Para petani berharap DPR bisa membantu mereka kembali ke rumah dan mendapatkan lahannya.
Baca juga:
-
Pengungsi Petani Teluk Jambe Karawang Kekurangan Makanan
-
Konflik Lahan Teluk Jambe Terabaikan, Sidang Kriminalisasi Petani Jalan Terus
Baca juga:
