KBR, Jakarta- Pengaturan ganjil genap saat mudik dinilai sulit untuk diterapkan. Kata Darmaningtyas, pengamat transportasi, aturan tersebut akan berbenturan dengan jatah libur perseorangan.
“Semisal cuti yang didapatkan pada saat ganjil sedangkan kendaraannya genap bagaimana? Intinya agak susah,” ujarnya saat dihubungi KBR, Jumat (04/14)
Ia juga menjelaskan jika memang sistem tersebut tetap dipaksakan, maka akan membuat masyarakat kesulitan dan mengurangi jatah libur yang semestinya. Selain itu tidak ada kepastian jalur yang dilalui pemudikpun bebas dari macet.
“Bisa dipaksakan tetapi masyarakat akan berkorban lagi, karena jatah libur akan berkurang kalau mengikuti sistem tersebut. Dan lagi tidak ada jaminan kalau tidak macet, contohnya saya bisa nunda sehari keberangkatan asal ada jaminan tidak macet,” ujarnya.
Menurut dia solusi terbaik untuk menghindari macet yang semakin parah saat lebaran adalah dengan memberdayakan transportasi umum. Syaratnya, transportasi umum di daerah turut diperbaharui, sehingga tidak ada keraguan bagi masyarakat menggunakan.
“Solusi perbanyak transportasi umum yang baik. Misal untuk di daerah disediakan angkutan umum yang layak. Seperti misal bis jarak jauh kan banyak yang nganggur biasanya, ya dimanfaatkan saja,” ujar Darmaningtyas.
Ia juga mengatakan bahwa belum ada pembicaraan terkait sistem tersebut dari Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.
Kementerian perhubungan sebelumnya masih mengkaji penerapan aturan nomor ganjil-genap saat mudik tersebut. Menteri Perhubungan, Budi Karya mengatakan tidak mau terburu-buru untuk memutuskan aturan yang menurutnya bisa menurunkan potensi kemacetan.
Ia juga masih ingin mendalami dan mendengarkan pendapat dari pihak lain. Maka dari itu Kemenhub berencana meminta pendapat dari ahli Transportasi, LSM, pemerhati transportasi dan komisi pengawasan persaingan usaha, menurutnya kajian ini diperlukan untuk memastikan para pemudik tidak kerepotan.
Editor: Rony Sitanggang
