KBR, Jakarta– Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng swasta untuk menggarap proyek infrastruktur. Darmin mengatakan, pemerintah mustahil mampu mendanai semua proyek karena keterbatasan anggaran.
Kata dia, kerja sama itu dapat berskema kerja sama pemerintah dengan swasta atau public private partnership (PPP). Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di DKI tidak terlalu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Kegiatan apa saja yang dibangun untuk mendukung itu, tetapi juga bisa untuk dirumuskan pembiayaan dan kegiatan tertentu, barangkali bisa ditawarkan sebagai public private partnership. Tidak mungkin mampu APBD, bahkan APBN untuk membangun hal-hal yang prioritas sekalipun. Pasti ada yang tidak mampu membiayai,” kata Darmin di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/04/16).
Darmin mengatakan, DKI Jakarta sebagai provinsi besar sudah sepatutnya menggenjot pembangunan infrastruktur. Kata dia, skema kerja sama PPP akan sangat menguntungkan Pemda. Pasalnya, Pemda hanya perlu memikirkan proyek yang benar-benar harus didanai APBD. Meski begitu, kata Darmin, perlu dipikirkan secara matang proyek apa saja yang perlu digarap pemerintah dan swasta.
Darmin berujar, perencana proyek biasanya bermimpi proyek itu akan didanai pemerintah seutuhnya menggunakan dana APBD atau APBN. Padahal, anggaran pemerintah sangat kecil dalam hal pembiayaan ekonomi. Sehingga, model pembangunan berskema kemitraan itu dapat menjadi alternatif membangun proyek tanpa mengkhawatirkan kekurangan anggaran.
Editor: Rony Sitanggang
