KBR, Jakarta- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengisyaratkan bakal membentuk tim
khusus untuk menangani serangkaian dugaan pelanggaran hak asasi yang
terjadi di Papua. Anggota Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan,
langkah ini dilakukan menyusul dugaan pelanggaran HAM yang terus-menerus
terjadi di bumi Cendrawasih itu.
Ia mencatat, sejak awal tahun telah
terjadi dugaan pelanggaran HAM yang disinyalir dilakukan oleh aparat
keamanan, baik itu TNI maupun Polri. Diantaranya perusakan kantor ULMWP di Papua,
serta pembubaran ibadah di Mimika, kemarin. Selain itu, Komnas HAM juga
bakal mengaudit kinerja aparat keamanan di sana.
"Misalnya yang berkaitan dengan Papua, Komnas
HAM melakukan audit hak asasi manusia secara menyeluruh. Serangkaian
kejadian dugaan pelanggaran yang telah terjadi di Papua akan menjadi
dokumen data yang memperkuat audit hak asasi manusia. Yang kedua, pada
setiap kasus yang diduga ada pelanggaran hak asasinya, kita rutin
menggelar kasusnya, termasuk dengan melibatkan institusi kepolisian,
atau lembaga lain yang berpotensi melakukan pelanggaran HAM," katanya saat dihubungi KBR, Rabu (04/06/2016).
KNPB: Kegiatan di Halaman Gereja Bagian dari Ibadah
Ia
menambahkan, nantinya hasil audit ini akan diserahkan kepada presiden.
Harapannya hasil audit bisa menjadi pedoman kebijakan presiden untuk
mengevaluasi kinerja aparat TNI dan Polri yang ditugaskan di Papua.
"Selama
ini pola pendekatan TNI dan Polri di Papua masih sama dengan rezim Orde
Baru. Mereka terlalu represif terhadap para aktivis-aktivis di sana.
Selama itu tidak diubah, pelanggaran HAM yang melibatkan aparat keamanan
akan terus menerus terjadi," tutupnya.
Editor: Dimas Rizky
