KBR, Jakarta- Sejarawan JJ Rizal menyebut tak ada
dasar pemerintah melanjutkan proyek reklamasi. Menurutnya, keputusan
Presiden Jokowi untuk menggandengkan proyek tersebut
dengan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (NCICD), hanya untuk melegalkan proyek reklamasi.
"Pak Jokowi kehilangan perspektif dan pengetahuan. Dia cuma lihat data dari satu sumber. Ada banyak suara. Kenapa dia hanya dengar satu pihak? Dia presidennya siapa?" ujar Rizal, Rabu (27/4/2016).
Dalam rancangan utama NCICD menyebutkan adanya pembangunan giant sea wall. Ini dikatakan untuk mengatasi masalah banjir, krisis air, dan lahan di Jakarta. Menurut Rizal, ini hanya akan menciptakan musuh yang lebih besar. NCICD sendiri disepakati tahun 2014 oleh pemerintah Indonesia, Pemprov DKI Jakarta, dan Kerajaan Belanda.
"Kok dia menutup telinga? Dia memperberat bukan
meringankan. Dia memperbesar lawan. Kita bisa lihat keberpihakannya
tidak lagi seperti janji kampanyenya," tanyanya heran.
Menurut dia, jika pemerintah serius semestinya proyek dihentikan. Apalagi saat ini Jakarta sedang mengejar penghargaan World Heritage untuk kawasan kota tua. Sementara reklamasi akan mengancam kawasan ini. Salah satu peninggalan sejarah yang mungkin lenyap adalah benteng tua yang ada di Kepulauan Seribu.
Editor: Dimas Rizky
