Pengamat: Hanya Jalur Hukum Yang Bisa Selesaikan Masalah PPP

KBR68H, Jakarta - Perpecahan yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan PPP diprediksi hanya bisa diselesaikan dengan jalur hukum. Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, langkah islah atau damai dirasakan tidak mungkin dilakukan oleh kedua kubu tersebut, mengingat keduanya sudah saling memecat satu sama lain. Saat ini penyelesaian konflik tersebut bergantung pada internal PPP sendiri. Namun, kata dia, jika tidak diselesaikan dengan segera, banyak simpatisan partai berlambang kabah tersebut yang akan dikecewakan. (Baca: Kubu SDA: Rapimnas PPP Semalam Makar).

"Besar kemungkinan akan ada saling gugat di pengadilan karena pertengkaran ini sudah sampai di wilayah yang saling mendiskualifikasi. Dengan begitu nampaknya akan semakin sulit yang kalau mereka mencoba menjajaki pembicaraan untuk berdamai. Yang akan menjadi lebih parah lagi kalau sampai menjelang pemilu presiden karena pada akhirnya kemudian pemilu presiden ini dua kubukan punya kepentingan, satu sudah jelas akan membawa PPP ke Prabowo, yang lain mungkin akan menyusul dukungannya ke wilayah yang lain," ujar Ray Rangkuti saat dihubungi kepada KBR68H.

Sebelumnya, Rapat Pimpinan Nasional Partai Persatuan Pembangunan PPP resmi memecat sementara ketua umumnya sejak hari ini. Wakil Ketua Umum PPP, Emron Pangkapi beralasan, SDA telah melanggar AD/ART partai dengan menentukan sepihak berkoalisi dengan Partai Gerindra dan Prabowo sebagai Presiden. Langkah ini dilakukan untuk merespon upaya SDA yang memecat 6 orang pengurus inti di tubuh PPP beberapa hari lalu.


Editor: Rumondang Nainggolan