KBR68H, Jakarta - Kelompok masyarakat berkebutuhan khusus atau difabel mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia. Ini terkait aturan diskriminatif dalam SNMPTN yang melarang calon mahasiswa difabel ikut daftar.
Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Maulani Rotinsulu mengakui gagal mendesak pemerintah mencabut aturan itu di SNMPTN. Pihaknya berharap aturan itu dicabut pada SNMPTN yang digelar Juni mendatang.
"Kami juga mengadukan bahwa pemerintah tidak merespon ketika ada somasi. Selayaknya di dalam peraturan, jika masyarakat menyampaikan somasi, pemerintah seharusnya merespon secara formal,"kata Maulani saat dihubungi KBR68H, Selasa (15/4) malam.
Maulani Rotinsulu menambahkan, pihaknya sudah membawa salinan surat ke Menteri Pendidikan dan Komnas HAM yang belum dijawab. Dia juga membawa satu salinan surat dari Badan PBB untuk Budaya UNESCO sebagai penguat.
Dari pertemuan tersebut, Ombudsman berjanji memanggil Kementerian Pendidikan, para rektor, dan panitia SNMPTN pada pertengahan Mei. Pihaknya akan terus berkomunikasi dengan Ombudsman sampai pertemuan bulan depan.
Editor: Antonius Eko
