KBR68H, Jakarta - Komnas Perempuan mendesak Pemerintah menindaklanjuti hasil pertemuan Komisi Perempuan PBB pada Maret lalu. Pertemuan itu meminta kepada semua anggota agar memprioritaskan penanganan buruh migran, hak kesehatan reproduksi dan pendidikan seksualitas bagi perempuan.
Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah mengatakan hasil pertemuan itu penting dijalankan lantaran hingga saat ini beragam persoalan terkait perempuan belum tertangani oleh pemerintah.
"Untuk Indonesia sebetulnya setelah ada persetujuan ini, dia penting untuk dibawa ke masing-masing negaranya. Jadi kesepakatan sleuruh dunia untuk memberi perhatian pada sejumlah isu. Jadi bukan kalau di badan perjanjian kan langsung per negara, tapi kalau di CSW bukan begitu,” kata Yuniyanti di Komnas Perempuan, Rabu (16/4).
Pertemuan Komisi Perempuan PBB itu digelar oleh 50-an negara anggota PBB dan juga melibatkan Organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap nasib perempuan. Kata dia, selain desakan untuk mematuhi hasil pertemuan itu, pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk melibatkan wakil daerah dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut.
Pihaknya mengharapkan pada pertemuan selanjurnya Komisi Perempuan PBB ini dapat terus melibatkan organiasi masyarakat khususnya perempuan termasuk memaksimalkan peran Lembaga HAM Nasional.
Editor: Pebriansyah Ariefana
Komnas Perempuan Desak Indonesia Patuhi Hasil CSW PBB
KBR68H, Jakarta - Komnas Perempuan mendesak Pemerintah menindaklanjuti hasil pertemuan Komisi Perempuan PBB pada Maret lalu. Pertemuan itu meminta kepada semua anggota agar memprioritaskan penanganan buruh migran, hak kesehatan reproduksi dan pendidikan s

NASIONAL
Rabu, 16 Apr 2014 18:34 WIB


komnas perempuan, buruh migran, TKI
Kirim pesan ke kami
WhatsappRecent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)
Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut
Menguji Gagasan Pangan Cawapres
Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai