Kemenkeu : Jangan Buru-Buru Hapus Bea Impor Kakao

KBR68H Jakarta - Pemerintah masih mempertimbangkan untuk menghapus biaya bea masuk impor biji kakao. Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah tengah memastikan terlebih dahulu jumlah pasokan kakao dalam negeri, apakah mencukupi kebutuhan nasional atau tidak. Ini lantaran adanya kemungkinan petani lokal untuk mengekspor produksi kakao ke pasar internasional karena harga yang lebih tinggi. (Baca: Industri Minta Mendag Hapus Bea Masuk Kakao)

"Jangan buru-buru mengusulkan impor, karena bea masuknya menjadi nol, karena kita harus lihat dulu, apakah masih ada biji kakao yang masih diekspor. Kalau biji yang diekspor masih cukup besar, dan itu sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Itu tadi, kita caranya bagaimana supaya ada insentif untuk menjual kepada industri dalam negeri," kata Bambang PS Brodjonegoro (23/4).

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, intitusinya  juga belum mendapat kepastian tentang kebutuhan riil industri pengolahan kakao. Menurutnya, berbagai pilihan kebijakan bisa diambil demi mengatasi masalah defisit kakao nasional.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan mencatat produksi kakao nasional sebesar 750 ribu ton. Namun, dari jumlah tersebut, yang bisa diolah hanya 450 ribu ton saja. Penyebabnya karena  banyak petani kakao lokal masih memakai cara tradisional, sehingga hasilnya tidak maksimal.

Editor: Nanda Hidayat