KBR68H, Jakarta – Penelitian Remotivi menemukan kalau frekuensi kemunculan, penonjolan dan nada pemberitaan tokoh maupun partai politik berhubungan dengan aliansi pemilik stasiun TV dengan partai politik.
Ini adalah hasil penelitian Remotivi selama periode 1-7 November 2013 yang didukung juga oleh Dewan Pers. Sampel tayangan yang diambil adalah produk berita, iklan dan produk non-berita.
Di Metro TV, sang pemilik yaitu Surya Paloh tentu mendapat porsi pemberitaan paling banyak. Dan jumlah pemberitaan soal Surya Paloh dua kali lipat lebih banyak ketimbang Mahfud MD yang duduk di posisi kedua. Di TV biru ini, Surya Paloh juga mendapatkan durasi penonjolan lebih banyak ketimbang Mahfud MD.
“Dari 15 berita mengenai Ketua Partai Nasdem ini, 10 berita bernada positif, 5 lainnya netral,” kata Muhamad Heychael, Koordinator Divisi Penelitian Remotivi dalam rilisnya.
Penelitian Remotivi juga menunjukkan kalau separuh dari seluruh berita positif yang ada di Metro TV selama periode penelitian adalah milik NasDem.
“Masih ditambah fakta bahwa NasDem adalah satu-satunya partai yang beriklan secara eksklusif di Metro TV dengan frekuensi 100 kali selama seminggu.”
Di TV merah alias TV One milik Aburizal Bakrie, sang pemilik mendapat porsi 11 persen dari total pemberitaan stasiun televisi swasta ini. “Namun semua berita bernada positif,” kata Muhamad Heychael. Hal yang sama terjadi pada pemberitaan soal Partai Golkar. Di TV ini, Partai Demokrat menjadi partai dengan pemberitaan negative tertinggi.
Remotivi mencatat siaran di TV One “tercemar” dengan kepentingan politik, mengingat tingginya frekuensi dan durasi iklan politik Aburizal Bakrie. Jika Bakrie “mencemari” TV One maka Hary Tanoesoedibjo hadir secara masif di RCTI. Televisi milik Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura ini memberikan porsi berita tertinggi untuk Hanura sebesar 44,4 persen. Pasangan HT-WIN pun tampl tak hanya dalam iklan, tapi juga dalam slogan kampanye serta program Kuis Kebangsaan.
(baca juga: Ketika Partai Politik Merebut Frekuensi Publik)
Berbekal hasil penelitian itu, Remotivi meminta publik untuk berhati-hati dalam mencerna informasi dari media yang pemiliknya berafiliasi langsung dengan partai politik. Jelang Pemilu Presiden ini misalnya, setelah terjadi koalisi antara Partai NasDem dengan PDI Perjuangan.
“Kesepakatan koalisi antara NasDem dengan PDIP, misalnya, menuntut sikap kritis publik terhadap pemberitaan dan kampanye politik calon presiden yang diusung oleh kedua partai ini (Jokowi) di Metro TV. Sikap partisan TV One dan RCTI pada Pemilu legislatif tentu patut juga mendapat catatan kita semua,” kata Muhamad dari Remotivi.
Remotivi sekaligus mengingatkan kalau frekuensi yang dipakai para pemilik stasiun TV untuk bersiaran adalah milik publik. “Sehingga penggunaannya pun harus untuk kepentingan publik.”
“Di saat Pemilu sekarang ini, tidak ada yang lebih dibutuhkan publik kecuali informasi yang benar, berimbang, dan relevan.”
Remotivi meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk lebih cermat mengawasi layar kaca berbekal pengalaman praktik kampanye politik di TV jelang Pemilu legislatif.
“Pemberitaan yang tidak seimbang dan bias kepentingan politik berpotensi menciderai demokrasi dan merugikan publik.”
