KBR68H, Jakarta- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak setuju jika dana Bantuan Sosial (Bansos) dipusatkan di Kementerian Sosial. Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan pemusatan dana pada satu kementerian akan mengacaukan penyaluran dana tersebut, termasuk pertanggungjawabannya. Itu sebab, BPK meminta pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan penggunaan dana Bansos dengan lebih tegas, jelas dan juga rinci. Dengan begitu, penggunaan dana Bansos oleh Kementerian dan Lembaga akan kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Kebutuhan biaya apa di setiap satuan pendidikan di sekola SD atau SMPS, komponen biaya itu yang paling tahu itu Kemendiknas.Kalau diserahkan ke Kementrian Sosial itu nanti apa gak tambah amburadul? mereka tidak mengerti soal pendidikan. Begitu pula dengan kesehatan,masyarakat nanti akan membiayai pasiaen miskin termasuk apapun penyakitnya. Nanti mereka akan menagih ke Kementrian Kesehatan. DI situ nanti ada diagnosisnya, diagnosisnya ini, obatnya ini, habisnya sekian,Kementrian Sosial tidak mengerti,ini bahaya juga,”kata Hasan dalam Program Sarapan Pagi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengusulkan pemusatan dana bansos di Kementrian Sosial. Hal itu karena KPK tidak mau dana bansos disalahgunakan untuk kepentingan politik pejabat negara pada pemilu 2014. (baca : Pengelolaan Dana Bansos Harus Terpusat)
Dari Istana Merdeka, Presiden Susilo Bambang Yudhoyonoi setuju dengan usul pembenahan penyaluran dana bansos. Presiden telah memerintahkan sejumlah pejabat kementerian untuk menyiapkan aturan untuk menertibkan penggunaan dana Bansos.
Editor : Sutami
