KBR68H, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan penggunaan Dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk pembangunan infrastruktur sekolah dan puskesmas menyalahi aturan. Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan pembangunan sekolah merupakan kewajiban pemerintah pusat dan daerah yang sudah dialokasikan khusus dalam pos dana belanja modal (pembangunan).
Menurut dia, dana Bansos seperti uang lebih yang dialokasikan pemerintah untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Misalnya untuk Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Siswa Miskin dan jaminan kesehatan masyarakat. Hasan Bisri menyatakan BPK siap membantu pemerintah menertibkan penggunaan dana bansos.
"Kriteria mana yang harus dibiayai bansos dan kriteria mana yang harus dibiayai belanja modal, karena itu merupakan infrastruktur. Dan kalau namanya Bansos, bukan dari pemerintah ke pemerintah. Sistemnya harus dirombak. Karena kalau digunakan untuk membangun sekolah, masuk katagori bantuan sosial, resikonya secara accounting tidak jelas aset yang dihasilkan itu milik siapa. Wujudnya tiba-tiba jadi gedung sekolah, tapi judulnya masuk bansos. Bansos itu sifatnya ekspand (pengeluaran)," jelas Hasan Bisri dalam program Sarapan Pagi KBR68H.
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menambahkan sudah semestinya sistem penganggaran dan penyaluran dana Bansos dirombak. Perombakan itu harus menyasar pada perbaikan tata kelola anggaran, termasuk sistem pertanggungjawabannya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya menyatakan sepakat dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penertiban dana Bantuan Sosial pada masa Kampanye Pemilu 2014. (baca : KPK Desak SBY Respon Surat Dana Bansos) Presiden sudah memerintahkan pejabat kementerian terkait untuk menertibkan dana Bansos tersebut.
Editor : Sutami
