KBR68H, Jakarta - Kementrian Koordinasi Kesejahreraan Rakyat (Kemenkokesra) menyatakan telah memutakhirkan data penerima beras miskin (Raskin) disejumlah daerah. Hal ini dilakukan setelah diketahui banyak data penerima raskin yang tidak sahih. Asisten Deputi Bidang Raskin Kememkokesra Safri Burhanudin menjamin dengan data baru itu, distribusi raskin bisa tepat sasaran.
"Data-data ini sudah maju,artinya kalau kita bandingkan dengan 3 atau 4 tahun sebelum sekarang ini, itu pembagian raskin itu hanya kita serahkan ke daerah-daerah, daerah yang putuskan. Sekarang kita sudah tentukan siapa penerima itu dengan nama dan alamat, itu jelas. siapa penerimanya di mana alamatnya itu valid. Jadi kami membuat data secara sistematis dan bisa dipertanggung jawabkan. Memang dalam kenyataan data tersebut ada yang di namakan inclusion error, seharusnya dia tidak berhak ada di situ ada orang yang berada di situ. Itu yang sekarang kita sempurnakan," kata Safri dalam Program Sarapan Pagi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menemukan banyak praktik pengoplosan beras miskin (raskin). Direktur Litbang KPK Roni Dwi Susanto juga mengatakan, KPK menemukan penjualan raskin dengan harga yang lebih mahal, yakni di atas Rp 1600 per kilogram. Sedangkan Menkokesra Agung Laksono menyebut kualitas beras raskin jelek akibat terlalu lama disimpan digudang Bulog.
Editor: Sutami
