KBR68H, Jakarta - LSM pendukung Keberagaman Setara Institute mengusulkan agar pemerintah memberi jaminan pemberian KTP bagi penganut Ahmadiyah dan penanganan pengungsi korban konflik agama. Usulan itu akan disampaikan dalam pertemuan lintas kementerian yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan hari ini.
Peniliti Setara Institute Ismail Hasani mengatakan tanpa KTP warga Ahmadiyah di berbagai daerah, seperti Kuningan Jawa Barat, sulit mengakses layanan publik. Sementara para pengungsi korban konflik agama saat ini makin terlantar.
"Karena KTP adalah soal nafas buatan yang harus kita sediakan bagi warga negara untuk mengakses seluruh layanan publik. Kemudian ke kemensos kita juga meminta secara khusus dalam jangka pendek, karena dasar hukum sudah tersedia, kita meminta mereka bertindak menangani pengungsian," lanjut Peneliti Setara Institute, Ismail Hasani dalam Acara Sarapan Pagi kBR68H
Peneliti LSM Setara Institute Ismail Hasani menambahkan Setara dan sejumlah LSM pendukung keberagaman lainnya juga akan meminta Presiden Yudhoyono memprioritaskan penyelesaian sengketa dua rumah ibadah di Indonesia. Pertemuan di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan juga diikuti sejumlah organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama, Muhamadiyah dan Majelis Ulama Indonesia.
SETARA akan Bawa Masalah KTP Ahmadiyah ke Pertemuan Lintas Menteri
LSM pendukung Keberagaman Setara Institute mengusulkan agar pemerintah memberi jaminan pemberian KTP bagi penganut Ahmadiyah dan penanganan pengungsi korban konflik agama. Usulan itu akan disampaikan dalam pertemuan lintas kementerian yang diselenggarakan

NASIONAL
Rabu, 10 Apr 2013 10:30 WIB


KTP Ahmadiyah
Kirim pesan ke kami
WhatsappRecent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)
Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut
Menguji Gagasan Pangan Cawapres
Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai