Provinsi Kepulauan Paling Miskin Auditor

KBR68H, Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan memprioritaskan penambahan tenaga auditor ke pemerintah daerah yang berada di daerah kepulauan. Menurut Juru bicara Kementerian Aparatur Negara Imanuddin, auditor tambahan itu akan ditempatkan di kantor-kantor Inspektorat Daerah atau Badan Pengawasan Daerah Bawasda, serta perwakilan kantor BPKP di daerah.

"Kita lulusan yang dibutuhkan pihak BPKP, kita juga mendukung upayaBPKP untuk meningkatkan kapasitas baik di lingkungan BPKP atau di luar itu. Ini betul tenaga audit sangat dibutuhkan, karena luasnya jangkauan sampai ke daerah. Ini terutama yang kurang di wilayah provinsi kepulauan seperti wilayah Nusa Tneggara Timur

Daerah-daerah yang kekurangan auditor tersebut  adalah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara dan NTT. Pemerintah mencatat hanya memiliki delapan ribu auditor di seluruh wilayah di Indonesia. Padahal kebutuhan auditor mencapai 48 ribu orang atau lima kali lipat dari jumlah yang ada saat ini. Tenaga auditor dibutuhkan untuk pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah.