Polri Minta Pemerintah Daerah Bantu Atasi Premanisme

KBR68H, Jakarta -  Setiap  pemerintah daerah diminta membantu program mengatasi praktek premanisme yang terjadi di kota-kota besar.

Juru Bicara Kepolisian Indonesia, Boy Rafli Amar mengatakan, dukungan pemerintah daerah sangat  diperlukan untuk  mencegah  tindak premanisme. Sementara itu,  Kepolisian memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum jika aksi premanisme tersebut melanggar hukum pidana.

"Markas Besar Polri ini berharap kepada unsur pemerintahan daerah untuk bekerjasama dengan jajaran Kepolisian kita. Dan kita pun sudah menyampaikan dari markas besar agar penanganan premanisme ini juga mengedepankan cara-cara preentif dan preventif. Jadi tidak dalam upaya penegakan hukum semata, tapi upaya-upaya prentif dan preventif itu terus dilakukan. Makanya dalam beberapa kesempatan kita menyaksikan adanya mereka yang terduga melakukan premanisme dirazia oleh petugas kita. Mereka perlu kita tertibkan terkait keberadaannya," ujar Boy di Markas Besar Kepolisian Indonesia

Polri berharap pemerintah juga memberikan penanganan secara terpadu kepada para pelaku tindakan premanisme.

Sebelumnya, aksi premanisme disebut-sebut sebagai pemicu aksi penyerangan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopasus). Penyerangan yang dilakukan 11 anggota Kopasus tersebut, merupakan aksi balas dendam terhadap 4 tersangka pembunuhan anggota TNI di sebuah cafe di Yogyakarta.