Picu Konflik, Kemendagri Pastikan Hapus Pilkada Langsung Kab/Kota

KBR68H, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan akan menghapus pemilihan umum kepala daerah langsung tingkat kabupaten dan kota. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemilihan langsung ini banyak menimbulkan kerugian. Dia mencatat sudah ada 50 orang tewas dalam kerusuhan pemilukada. Dia menjanjikan revisi UU pilkada akan rampung pada Mei mendatang. 

"Kalau saya hitung sudah lebih dari 50 orang yang meninggal akibat pilkada langsung ini seluruh indonesia sejak 2005. Ini harus mengambil hikmahnya dari pendidikan politik, ada tanggungjawab partai politik dari kader-kadernya. Tim sukses juga harus ada tanggungjawabnya, KPU, dan pemerintah daerah bersama-sama juga untuk mencegah terjadinya hal seperti ini. Supaya demokrasi ini mekar dan jangan menimbulkan masalah seperti ini. Jika semua daerah menjadi konflik dengan pemilihan langsung, jadi nanti pilihan kita kalau tidak dewasa-dewasa juga dalam berdemokrasi, bisa kembali lagi ke perwakilan,"ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menambahkan dorongan pemilukada akan dihapus setelah adanya kericuhan pemilukada di Kota Palopo Sulawesi Selatan. Dalam kerusuhan ini, 7 gedung pemerintahan dibakar. Selain itu Presiden SBY pun mengkritik Pemerintah Daerah gagal menerapkan inpres soal gangguan keamanan.