Pertemuan Menkopolhukam Soal Intoleransi Gagal Capai Solusi

KBR68H,Jakarta - Pertemuan yang diprakarsai Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan tentang isu toleransi belum menghasilkan solusi. Pasalnya pejabat kementerian dan lembaga belum punya kebijakan kongkret untuk meredam masalah intoleransi belakangan ini.

Ismail Hasani, Peneliti Setara Institute yang juga hadir dalam pertemuan itu  menyayangkan karena  kebanyakan dari mereka masih  menutup mata dan menyerahkan masalah ini kepada pemerintah daerah.

"Soal tempat ibadah juga semua lepas tangan dan menyerahkannya kepada pemerintah daerah. Kebetulan pemda tidak ada perwakilannya. Kemendagri juga tutup mata soal izin tempat ibadah dan menyerahkan sepenuhnya pada Pemda. Padahal kan dia tahu banyak pihak yang intoleran. Meskipun tidak berwenang kan seharusnya Kemendagri mengawasi. Tapi ini tidak," kata Ismail Hasani saat dihubungi KBR68H.

Meski begitu, Peneliti SETARA Institute, Ismail Hasani mengapresiasilangkah Kemenkopolhukam yang telah mengumpulkan sejumlah pejabat kementerian untuk membahas berbagai masalah intoleransi di Indonesia.

Sementara itu, jemaat Ahmadiyah mengaku tidak dilibatkan dalam rapat koordinasi soal kasus intoleransi di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan hari ini. Padahal, salah satu agenda yang dihadiri sejumlah kementerian dan organisasi Islam itu adalah soal diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah di berbagai daerah.

Juru Bicara Jemaat Ahmadiyah, Deden Sujana mensinyalir, pemerintah masih takut terhadap desakan massa intoleran.

"Tidak diundang, Ahmadiyah mana pernah diundang sama pemerintah. Tidak ada, tidak diundang. Kalau dilibatkan pasti saya dengar. Susah ya karena seperti ini ya, mungkin Pemkotnya takut dengan masa intoleransi. Kapolresnya takut, aparatnya beserta jajarannya takut," jelas Deden saat dihubungi KBR68H, Rabu (10/4)

Hari ini Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan organisasi Islam mengenai isu toleransi dalam beragama. Sejumlah pihak yang mengikuti rapat tersebut, diantaranya adalah Kemendagri, Kemenkumham, Kemenag, Kepolisian Indonesia dan Muhammadiyah. Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan solusi atas maraknya kasus intoleransi.

Terkait penutupan masjid Al Misbah, Pemerintah Kota Bekasi Jawa Barat mengklaim sudah membuka ruang dialog kepada jemaat Ahmadiyah. Namun, menurut Wakil Walikota Bekasi, Ahmad Syaikhu, jemaat Ahmadiyah tidak pernah hadir dalam forum tersebut.

Kata dia, penutupan masjid Ahmadiyah itu dilakukan karena tidak ingin konflik beragama itu terus berkembang di daerahnya.

"Kita si pingin menyelesaikan dengan cara tidak berdarah-darah. Kita juga kenapa mungkin, melakukan tindakan penutupan ini dalam upaya untuk menghindarkan konflik yang lebih besar," kata Ahmad Syaikhu, Rabu 10 April 2013.

Sebelumnya, puluhan Jemaat Ahmadiyah Bekasi terkurung di Masjid Al Misbah. Ini menyusul penyegelan Masjid tersebut oleh Pemerintah Kota Bekasi sejak Jumat lalu.

Pemkot berdalih penyegelan tersebut sudah sesuai dengan surat Peraturan Walikota (Perwali) Bekasi yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Dalam penyegelan itu Pemkot mengancam akan menyita aset Masjid. Hamluddin, Bekasi-Jawa Barat.