Penghapusan Pilkada langsung Bukan Solusi Redam Konflik di Daerah

KBR68H, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai penghapusan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi perselisihan Pemilukada.

Peneliti Perludem, Veri Junaedi menilai, konflik pemilukada selama ini terjadi karena minimnya pendidikan politik di dalam masyarakat. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri seharusnya fokus membenahi masalah ini terlebih dahulu.

"Sekarang apa yang dilakukan Kemendagri terkait absennya peran partai politik untuk melakukan pendidikan politik pada warga negara. Apa yang dilakukan Kemendagri selama ini? Jadi pembiaran-pembiaran itu tidak dilakukan penataan, tidak dilakukan dorongan yang baik dari pemerintah sehingga muncul seperti yang sekarang ini. Bukan soal sistemnya yang langsung atau tidak langsung. Itu persoalan berikutnya yang harus juga dievaluasi. Tapi masalah utamanya dulu ini yang mesti didorong," kata Veri dalam Program Sarapan Pagi KBR68H, Selasa (2/4).

Sebelumnya, Kemendagri berencana menghapus Pemilihan Umum Kepala Daerah langsung tingkat kabupaten dan kota. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menilai, pemilihan langsung ini banyak menimbulkan kerugian. Dia mencatat sudah ada 50 orang tewas dalam kerusuhan pemilukada sejak 2005 lalu. Pemerintah menargetkan revisi Undang-Undang Pilkada selesai pada Mei mendatang.