Pemerintah Pertimbangkan Usul Pencetakan UN di Daerah

KBR68H, Jakarta - Pemerintah mempertimbangkan usulan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) untuk mengembalikan pencetakan soal Ujian Nasional di daerah. Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP), Teuku Ramli Zakaria mengatakan, penyerahan tender pencetakan ke daerah bisa dilakukan apabila undang-undang mengamanatkan hal tersebut.

"Jadi bukan maksud kita ditarik ke pusat supaya semuanya dikelola oleh pusat, bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya untuk kelancaran UN, kalau memang dimungkinkan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku, misalnya kita berdasarkan penilaian kemudian dapat ditenderkan terbatas hanya perusahaan-perusahaan percetakan yang memenuhi syarat yang sangat ketat saja yang boleh mengikuti tender di daerah mungkin lebih baik," kata Teuku di Gedung Kemendikbud.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusulkan pencetakan dan distribusi Ujian Nasional dikembalikan ke pemerintah daerah. Ini menyusul keterlambatan distribusi soal di 11 provinsi pekan lalu. Anggota BPK, Rizal Djalil menilai, pencetakan di daerah bisa mempersingkat waktu distribusi soal ujian negara itu.