Pemerintah Jangan Abaikan PNS di Daerah Tertinggal

KBR68H, Jakarta - Pemerintah dinilai belum serius mengatur penempatan pegawai negeri sipil (PNS) di daerah. Hal itu bisa dilihat dari penempatan PNS yang belum seimbang antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Pengamat Kebijakan Publik, Andrianof Chaniago menilai kondisi itu diperparah dengan tidak maksimalnya pemberian insentif PNS di daerah tertinggal. Kata dia, seharusnya pemerintah bisa meningkatkan insentif sekitar tiga kali lipat agar tujuan pembangunan bisa cepat diwujudkan.

"Jadi jangan sampai mereka mendapatkan status secara sosial, ekonomi, itu menjadi lebih rendah. Pemerintah sering menganggap itu hal biasa. Kalau di daerah lain itu fasilitas kurang, insentif hanya dinaikkan beberapa persen, " kata Pengamat Kebijakan Publik, Andrianof Chaniago dalam perbincangan di Sarapan Pagi KBR68H.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik penempatan Pegawai Negeri Sipil yang timpang antara daerah satu daerah lain. Ketua Komisi Pemerintahan Dalam Negeri DPR, Agun Gunanjar meminta pemerintah menghitung secara ilmiah jumlah kebutuhan pegawai negeri sipil di setiap daerah. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai sistem perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak efisien dan boros. BPK mencatat kebutuhan belanja PNS meningkat 100 persen pada 2011 menjadi Rp 220 triliun lebih. Sementara pada 2007 hanya sekitar Rp 100 triliun lebih.