Pemerintah Ditagih Bentuk Komnas Disabilitas

KBR68H, Jakarta - Komunitas Disabilitas mendesak pemerintah serius membentuk Komisi Nasional Disabilitas. Juru Bicara Yayasan Mitra Netra Aria Indriana mengatakan desakan itu dilakukan dengan mengajukan revisi Undang-Undang tentang Penyandang Cacat atau Disabilitas tahun 1997.  Dalam RUU disabilitas tersebut ditekankan pembentukan Komnas Disabilitas yang tugasnya antara lain mengurus  diskriminasi kaum difabel.

"Kalau sekarang ini saya bicara kepada KBR68H, kepada masyarakat saya atas menamakan Yayasan Mitra Netra itu kan sebagai warga masyarakat biasa kan tidak terlalu didengar. Tapi saya mungkin suatu hari nanti Komnas itu ada, ini lembaga negara kan. Sama seperti Komnas HAM dan komnas Perempuan, itu kan lembaga independen kan. Yang setara dengan pemerintah, kementerian apapun, dinas apapun, sehingga ketika bicara itu mempunyai bargening position," jelas Aria Indriana saat dihubungi KBR68H Jakarta, Selasa (16/4).

Juru Bicara Yayasan Mitra Netra Aria Indriana menambahkan dengan adanya Komnas Disabilitas, kaum difabel bisa diperhatikan. Termasuk Komnas Disabilitas akan mendorong perubahan sistem pendidikan yang ramah difabel. Semisal dengan pembuatan soal UN huruf braille dan penghilangan diskriminasi dalam penerimaan siswa baru.