KBR68H, Jakarta - Lembaga Kajian dan Advokasi Nelayan menilai pemerintah tidak serius dalam memperbaiki kesejahteraan ekonomi para nelayan. Keseriusan pemerintah itu menjadi sorotan kalangan LSM advokasi nelayan, pada peringatan Hari Nelayan Nasional, 6 April 2013.
Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi Nelayan Adi Suryo mengatakan itu terlihat dari ketidak mampuan pemerintah menjaga pasokan solar bersubsidi bagi nelayan akhir-akhir ini.
“Pemerintah perlu serius menjaga pasokan solar. Dalam makna konseptual, pemerintah itu kan harus memberikan jaminan hukum bahwa nelayan pasti mendapat pasokan BBM bersubsidi selama masih ada usaha perikanan. Kedua, pasokan BBM harus cukup dan ketiga sumber daya ikan harus dilindungi," kata Adi kepada KBR68H.
Adi Suryo juga menyoroti ratusan nelayan di Kolaka, Sulawesi Tenggara yang berhenti melaut karena para nelayan tidak kebagian jatah solar subsidi.
Suplai depot Pertamina ke Solar Dealer Nelayan (SDN) hanya 5,000 liter, padahal kebutuhan para nelayan per hari mencapai 10.000 liter.
Kelangkaan solar tersebut karena adanya pembatasan pasokan solar bersubsidi yang dilakukan oleh Pertamina di sebagian besar pulau Jawa dan Sumatera selama sebulan terakhir.
