KPI Tak Akan Bredel Media yang Langgar Aturan KPU

KBR68H, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bakal menjatuhkan sanksi administrasi bagi media yang melanggar aturan kampanye pemilu. Anggota KPI Ezki Suyanto mengatakan, lembaganya tidak akan langsung membredel media seperti aturan Komisi Pemilihan Umum.

Kata dia, sanksi paling berat yang diberikan oleh KPI berupa pengurangan durasi tayang materi kampanye partai politik. Selain  penghentian sementara program acara dimana kampanye itu ditayangkan.

“KPI memberikan teguran lisan dan tertulis kalau masih bandel penghentian sementara. Kita itu melihat program. Iklan itu ada di program apa. Kalau iklan itu kita menghimbau. Kalau misal narasi kita minta diedit. Itu berlaku untuk iklan apa pun termasuk iklan kampanye,” Ezki Tri Rezeki Widianti di Program Berita Sarapan Pagi KBR68H.

Sementara itu, KPU akan merevisi ulang aturan pemberian sanksi berupa pembredelan media massa jika melanggar aturan kampanye. Anggota KPU Hadar Navis Gumay mengatakan, aturan itu masih terus dibahas .

Kata dia, jika ada kesalahan dalam penyusunannya, KPU bakal kembali bertemu KPI dan Dewan Pers untuk meminta masukan terkait dengan aturan yang dibuatnya.

“Kami sedang dalam proses menyusun peraturan bersama dengan mereka (KPI) tentang ini. Jadi kami akan rapikan. Kalau ini menabrak undang-undang yang lain dan itu terkait dengan pers yang punya pengaturan yang lebih khusus untuk kegiatan persnya, bisa saja kami sesuaikan. Bahwa ini sudah keburu keluar menjadi peraturan dan dinilai keliru, mohon maaf. Tentunya kita bisa atur kembali. (Revisi?) tentu saja," ujar hadar Navis Gumay.

Sebelumnya, KPU menerbitkan aturan tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Aturan ini melarang media menjual jam siaran untuk kampanye Pemilu. KPU nantinya akan meminta bantuan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Dewan Pers untuk memantau setiap tayangan kampanye yang tampil di media.