Kisruh UN, FSGI Desak Mendikbud Mundur

KBR68H, Jakarta– Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak presiden memecat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh terkait kisruh Ujian Nasional 2013.
 
Presidium Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Guntur Ismail mengatakan, kinerja . Nuh sudah gagal dengan mundurnya jadwal ujian nasional di 11 provinsi. Selain itu, FSGI juga mempertanyakan kualitas hasil ujian nasional yang karut-marut dan memalukan pemerintah dalam mengelola pendidikan.

“Menteri Pendidikan hendaknya mengundurkan diri karena mengelola pendidikan di Indonesia tidak pas, tidak sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Jadi mengurus gurunya melalui UKG juga kesiapannya tidak bagus tidak matang. Mengurus kurikulum juga tidak matang. Jadi semuanya menjadi masalah, dari pada menimbulkan masalah dan kekecewaan ya alangkah baiknya mundur jadi menteri,” ujar Presidium Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Guntur Ismail.

Sementara itu, Lembaga pengawasan pelayanan publik Ombudsman RI akan memanggil ulang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh terkait kisruh Ujian Nasional. Hal ini menyusul tak hadirnya Muhammad Nuh yang sedianya dipanggil hari ini.

Anggota Bidang Penyelesaian Laporan Pengaduan Ombudsman RI Budi Santoso mengatakan pemanggilan akan dilakukan pada bulan Mei sekaligus mengevaluasi UN SD, SMP dan SMA.

"Diperkirakan akhir April atau awal Mei baru bisa kita undang lagi, karena kalau misalnya minggu depan baru ujian yang SMP minggu depannya lagi yang SD, padahal jumlah yang SM dan lebih banyak, jangan-jangan kejadian SMA, akan menimpa adik-adik kelas yang SMP dan SD, kalau itu terjadi ini tragedi yang luar biasa," kata Budi kepada KBR68H.

Sedianya hari ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan diperiksa Ombudsman terkait pelaksanaan Ujian Nasional di 11 provinsi. Namun Menteri Muhammad Nuh berhalangan hadir alasan masih memantau ujian.

Pelaksanaan Ujian Nasional di 11 provinsi ditunda. Kemendikbud menyalahkan percetakan PT Ghalia Indonesia Printing sebagai biang kekisruhan UN. Namun Ombudsman meminta Kemendikbud tak menyalahkan pihak lain. Menurut Ombudsman, Kemendikbud bisa mengantisipasi keterlambatan pengiriman soal-soal UN.