Kementerian Diminta Cepat Bahas Anggaran

KBR68H, Jakarta - Seluruh kementerian diminta tepat waktu menyelesaikan pembahasan anggaran belanja dengan mitra kerja di DPR RI.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan hal ini untuk mencegah pemblokiran anggaran pascapenerbitan dokumen APBN dan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) oleh Kementerian Keuangan. Menurutnya, anggaran belanja setiap Kementerian telah ditetapkan tanggal pencairannya saat Keputusan Presiden terbit. Ini berkaca pada pemblokiran anggaran Kementerian Pendidikan yang akan dipakai untuk Ujian Nasional tahun ini terlambat cair.

"Kalau belum ada persetujuan dari DPR RI maka yang diperkenankan dibuka hanyalah pembayaran gaji dan operasional perkantoran, Mengapa? karena berdasarkan aturan governancenya harus ditegakan. Pada dasarnya seluruh proses dengan komisi terkait oleh kementerian lembaga, mitra kerja komisi yang berkaitan harusnya selesai sebelum sidan paripurna, bahkan sebelum dibawa rapat banggar ke sidan paripurna itu harus sudah selesai," terang Anny kepada KBR68H.
 
Sebelumnya, Kementerian Keuangan memblokir anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Ujian Nasional tahun ini sekitar Rp 600 miliar. Kementerian Keuangan tidak dapat mencairkan anggaran tersebut karena masih bertanda bintang alias belum mendapat persetujuan DPR sehingga tidak dapat dicairkan.