KBR68H, Jakarta- LSM Anti Korupsi ICW meminta Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan rekam jejak harta kekayaan bakal calon Kepala Kepolisian RI.
Laporan PPATK itu bisa diberikan kepada presiden selaku pemilih kandidat Kapolri.
Peneliti Hukum ICW Donal Fariz mengatakan presiden langsung mencoret calon kapolri yang mempunyai daftar transaksi keuangan mencurigakan.
"ICW mendukung upaya untuk membuka harta kekayaan calon Kapolri. Caranya PPATK perlu menjelaskan jenderal-jendral yang memiliki rekening tidak wajar. Data PPATK ini bisa menjadi catatan yang paling penting yang harus digunakan Presiden untuk memilih calon Kapolri baru," kata Donald saat dihubungi KBR68H.
Peneliti Hukum ICW Donal Fariz menambahkan nantinya Kapolri baru harus dapat menghentikan praktek korupsi di internal Kepolisian.
Presiden berencana mengganti Kapolri Timur Pradopo pada Agustus atau September mendatang. Pergantian Kapolri ini lebih cepat meski Timur Pradopo baru akan pensiun awal Januari 2014.
Semasa Timur menjabat terjadi skandal korupsi, seperti rekening gendut kepolisian dan korupsi simulator SIM.
Saat ini dikabarkan ada sekitar tiga jenderal polisi berbintang tiga yang masuk bursa calon Kapolri. Tiga orag itu antara lain Kepala BNN Komjen Anang Iskandar, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Sutarman.
ICW Minta Presiden Coret Calon Kapolri Pemilik Rekening Mencurigakan
KBR68H, Jakarta- LSM Anti Korupsi ICW meminta Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan rekam jejak harta kekayaan bakal calon Kepala Kepolisian RI.

NASIONAL
Minggu, 28 Apr 2013 16:26 WIB


Calon Kapolri, PPATK, laporan harta kekayaan, rekening tidak wajar
Kirim pesan ke kami
WhatsappRecent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)
Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut
Menguji Gagasan Pangan Cawapres
Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai