DPR: Setiap Tahun Bermasalah, UN Harus Dievaluasi

 KBR68H, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mendesak agar Pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan siswa. Anggota Komisi Pendidikan DPR Raihan Iskandar menuturkan, semakin seringnya penyelenggaraan UN yang bermasalah menjadi alasan utama. Ia juga menuding Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak maksimal menyelenggarakan UN lantaran banyaknya permasalahan.

"Seharusnya ke depan itu UN cukup jadi pemetaan saja, lah. Jangan menjadi penentu kelulusan. Ini sudah menjadi penentu kelulusan, dana sudah banyak keluar, dan disamping itu kepercayaan kita terhadap guru dan sekolah menjadi tidak terbangun dengan baik. Seharusnya proses pendidikan itu diberikan kepercayaan sepenuhnya kepada guru dan sekolah. Sesuai apa yang tercantum dalam Undang-undang Sisdiknas. Ini kan hampir setiap tahun ada masalah dengan UN. Ini ada apa?,"katanya kepada KBR68H.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunda ujian nasional UN setingkat SMA mata pelajaran Bahasa Indonesia di 11 provinsi. Juru bicara Kemendikbud, Ibnu Hamad mengatakan, penundaan disebabkan kendala proses pengiriman naskah soal dari percetakan. Provinsi yang menunda UN Bahasa Indonesia di antara Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.