DPR Akan Batasi Biaya Pemilukada

KBR68H, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Dalam Negeri DPR Abdul Hakam Naja mengusulkan dana pemilihan umum kepala daerah dibatasi. Pembatasan itu akan diatur dalam Rancangan Undang-undang Pilkada. Nantinya jumlah anggaran pemilukada akan disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. Sebab tren pengajuan anggaran pemilukada meningkat sejak tahun lalu.

“Di dalam penyelenggaraan Pilkada itu memang belum ada mekanisme betul-betul menjadikan pemilihan kepala daerah itu punya standart. Setiap daerah bisa mengajukan sesuai apa yang ada di pikiran mereka dan apa yang menjadi usulan mereka.”ujar Hakim Naja di Gedung DPR Jakarta

Wakil Ketua Komisi Dalam Negeri DPR Abdul Hakam Naja menambahkan salah satu daerah yang anggaran pemilukadanya meningkat adalah di Maluku hingga 300 persen. Peningkatan ini disebabkan Komisi Pemilihan Umum Daerah selama ini tidak mempunyai rujukan pengajuan dana pemilu.